Deretan Masalah 7 BUMN yang Akan Dibubarkan Erick Thohir
7 BUMN yang Akan Dibubarkan

Gambar : Total harta kekayaan Menteri BUMN Erick Thohir sebesar Rp 2.3 Triliun menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menteri berlatar belakang pengusaha ini memiliki surat berharga senilai Rp 1.6 Triliun dan 30 bidang tanah di Jabodetabek senilai total Rp 242.5 miliar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Reporter: Fajar Pebrianto

Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Jumat, 24 September 2021 05:31 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir bakal membubarkan tujuh perusahaan pelat merah pada tahun ini, salah satunya karena sudah lama tak beroperasi. Penutupan BUMN ini mempertimbangkan nasib para pegawai perusahaan tersebut.

Baca Juga:

Onky Alexander, Aktor Catatan si Boy, Ini Kehidupannya Sekarang

PR

"Ini kan kasihan juga nasib para pegawainya terkatung-katung," kata Erick dalam keterangan resmi, Kamis, 23 September 2021.

Namun perlu proses panjang untuk menutup perusahaan BUMN. Sehingga, Erick telah meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Termasuk, semua menteri dan DPR agar mendukung rencana ini.

D sisi lain, upaya restrukturisasi terhadap BUMN ini juga sudah dilakukan pada laporan Kementerian BUMN tahun 2019. Lima dari tujuh perusahaan masuk dalam program restrukturisasi.

1. PT Industri Gelas (Persero)

Pada 2019, laporan menyebutkan bahwa Industri Gelas atau Iglas melakukan proses inbreng saham kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. PPA ditunjuk sebagai agen penyehatan BUMN.

Lalu, ada beberapa restrukturisasi dilakukan, seperti penyewaan lahan dan bangunan. Kerugian Iglas pun turun dari Rp 4,9 miliar pada 2018 menjadi Rp 3,1 miliar pada 2019.

Saat itu, rencana penghentian operasi pun juga sudah disiapkan. "Stop operasi menghentikan beban biaya operasional sebesar Rp 5 miliar," demikian tertulis dalam laporan tersebut.

Lalu pada September 2021, PPA diketahui telah menyelesaikan hak eks karyawan degan cara membeli aset Iglas. Dana penjualan di Iglas dipakai untuk membayar pesangon kepada 429 eks karyawannya.

2. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

Seperti Iglas, Merpati pun juga merugi. Merpati juga disebutkan telah berhenti beroperasi sejak Februari 2014. Lalu, seluruh fasilitas produksi pesawat terbang berusia di atas 30 tahun dan dalam kondisi rusak.

Akhirnya dilakukanlah upaya restrukturisasi. Laporan 2019 menyebut upaya ini telah memangkas kerugian maskapai ini dari Rp 626 miliar pada 2018 menjadi Rp 69,6 miliar pada triwulan III 2019.

Tapi setahun kemudian, Merpati tetap terlibat dalam proyek bersama BUMN lain. Oktober 2020, Kementerian BUMN melaporkan Merpati bersama 4 BUMN lain akan membangun mega proyek perkeretaapian di negara Kongo.

Tapi hingga tahun ini, masalah masih merundung perusahaan ini. Sejumlah mantan pilot Merpati Airlines melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi.

Mereka menuntut hak pesangon yang belum dituntaskan oleh perusahaan pelat merah itu. Surat tersebut dikirim sejak 17 Juni 2021 dan telah memperoleh tanda terima.

"Selain ke Presiden (Jokowi), kami mengirimkan surat itu ke Wakil Presiden, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Komnas HAM, Komisi VI DPR, dan Ombudsman," ujar perwakilan pilot, Anthony Ajawaila pada Rabu, 23 Juni 2021.

3. PT Kertas Leces (Persero)

Dalam laporan 2019, Kertas Leces disebut telah berhenti beroperasi sejak 2015. Penyebabnya karena pasokan bahan baku tidak tersedia, dan tidak memiliki bisnis yang terintegrasi. Selain itu, alat produksi mesin pulp dan kertas sudah berumur tua mengakibatkan operasional tidak efisien.

Upaya restrukturisasi juga dijalankan, sehingga kerugian Kertas Leces turun dari Rp 232 miliar pada 2016 menjadi Rp 89 miliar pada 2018. Tapi di sisi lain, Kertas Leces juga sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya.

4. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Dikutip dari bisnis.com pada November 2018, perusahaan ini telah menghentikan operasi karena menghadapi beberapa kendala operasional yang berimbas pada kondisi keuangan. Di tahun tersebut, Kertas Kraft Aceh juga mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga Medan.

Sementara pada 2019, sudah ada rencana melakukan merger Kertas Kraf Aceh dan Kertas Leces. Tapi, perusahaan ini tak mampu bertahan. Salah satunya masalah yang terjadi yaitu karena mesin-mesin produksi yang sudah tua.

5. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Industri Sandang Nusantara adalah perusahaan negara di bidang tekstil. Perusahaan ini diketahui masih memproduksi masker di tengah pandemi saat ini.

Dikutip dari laman resmi, ptisn, perusahaan ini memproduksi market dengan merek Insan Mask. Porduksi ini terlihat dari surat izin edar yang mereka terima dari Kementerian Kesehatan pada 20 November 2020.

Pada 2019, kondisi perusahaan juga disebut mulai membaik. Tapi, beberapa upaya restrukturisasi memang dilakukan, salah satunya melepas aset berupa mesin dan persediaan yag tak digunakan, untuk menambah modal operasional.

6. PT Istaka Karya (Persero)

Istaka yang merupakan BUMN karya juga diketahui masih beroperasi. Sebelumnya, Erick bahwa resmi mengangkat Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto alias Cak Nanto menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Istaka Karya (Persero).

Nama Istaka tidak masuk dalam program restrukturisasi 2019. Meski demikian, perusahaan ini tetap jadi salah satu yang terlibat dalam restrukturisasi oleh PPA. Di saat yang bersamaan, sejumlah masalah juga terjadi seperti manajemen yang berbulan-bulan belum terima gaji.

7. PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero)

Terakhir yaitu Pembiayaan Armada Niaga Nasional atau PANN. Pada 2 Desember 2019, perusahaan ini menjadi salah satu perbincangan dalam rapat kerja antara Komisi Keuangan DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Interupsi, saya ingin tahu PT PANN ini apa Bu? Saya baru dengar ini persero PT PANN," ujar anggota komisi dari Golkar, Misbakhun dalam rapat. Setali tiga uang, Sri Mulyan pun ternyata juga baru tahu ada PT PANN.

Masih di bulan yang sama, Erick pun sudah memberi sinyal akan menutup PANN. Ia menyebut PANN beroperasi di luar bisnis utama atau core bisnis perusahaan.

Awalnya beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan kapal. Tapi belakangan malah merambah ke kapal udara atau pesawat. "Jadi bukan kapal udara, nanti ada kapal yang lain, kapal-kapalan," kata Erick Thohir pada 4 Desember 2019 lalu.

Baca: Deposito Nasabah Rp 1,3 Miliar di BRI Makassar Raib

 

---

Video Terkait: